Somasi adalah surat peringatan resmi secara hukum kepada pihak yang melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Somasi perlu dilayangkan saat terjadi pelanggaran perjanjian atau potensi kerugian bisnis yang memerlukan tindakan segera.

Somasi harus memuat kronologi kejadian, dasar hukum, tuntutan yang jelas, dan jangka waktu pemenuhan. Pengiriman somasi sebaiknya melalui jalur resmi yang bisa dibuktikan penerimaannya, seperti kurir tercatat atau juru sita pengadilan.

Saat menerima somasi, penting untuk:Analisis isi somasi secara detail. Periksa dasar hukum yang digunakanKumpulkan dokumen pendukungKonsultasi dengan ahli hukumSusun respon yang tepat

Secara hukum, satu kali somasi sudah cukup sebagai peringatan resmi. Namun dalam praktik, biasanya dilayangkan 2-3 kali untuk menunjukkan itikad baik sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

Secara teknis, siapa pun bisa membuat somasi. Namun, somasi yang dibuat tanpa bantuan konsultan hukum sering memiliki celah yang bisa dimanfaatkan pihak lawan. Somasi oleh konsultan hukum memiliki bobot legal yang lebih kuat sebagai bukti di pengadilan.

Jika somasi diabaikan, langkah selanjutnya bisa:
➤ Pengajuan gugatan ke pengadilan
➤ Pelaporan pidana (jika ada unsur pidana)
➤ Eksekusi jaminan (jika ada)
➤ Penyelesaian melalui arbitrase